Dasar-dasar export-import

Export adalah suatu kegiatan pemindahan barang dari tempat asal ke tempat lain. Dalam dunia perdagangan, pengertian Export adalah proses pengiriman / penjualan barang dari dalam negeri dengan tujuan luar negeri. Dimana dalam kegiatan export tersebut tidak terlepas dari proses dan aturan yang berlaku di negara tersebut dan melibatkan berbagai pihak. Baik itu instansi swasta meupun negeri.

Import adalah suatu kegiatan pemindahan barang dari tempat lain ke tempat kita. Dalam dunia perdagangan kegiatan import ini adalah kegiatan / pengiriman / pembelian barang dari luar negara untuk dikirimkan ke dalam negeri.

Dasar hukum kegiatan export - import UU No.17/2006 undang-undang tentang Kepabeanan/kegiatan Export - Impor.

Daerah Pabean: Wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari perairan, daratan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Economy Exclusive(Zona Ekonomi Eklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa.) dan di Landas Kontinen dimana didalamnya berlaku Undang-Undangan Kepabeanan

Kepabeanan : segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang baik yang masuk maupun yang keluar dari daerah Pabean serta tentang pemungutan bea masuk maupun bea keluar.

LATAR BELAKANG TERJADINYA KEGIATAN EXIM:

1.    Interidependensi (saling ketergantungan) Kebutuhan.

2.    Letak geografis yang berbeda.

3.    Kebutuhan akan DEVISA(Devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional.Contoh : valuta asing, emas, surat berharga, dll).

4.    Revolusi Industri, Transportasi dan telekomunikasi.

5.    Azas liberalisasi Ekonomi.

6.    Keunggulan Komparatif

APEC -> AFTA -> ACFTA/CAFTA

APEC adalah singkatan dari Asia-Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. 

Anggota APEC

Nama Anggota	Tahun Diterima
Australia	1989
Brunei Darussalam	1989
Kanada	1989
Indonesia	1989
Jepang	1989
Korea Selatan	1989
Malaysia	1989
Selandia Baru	1989
Filipina	1989
Singapura	1989
Thailand	1989
Amerika Serikat	1989
Republik Tiongkok	1991
Hong Kong	1991
RRT	1991
Meksiko	1993
Papua New Guinea	1993
Chili	1994
Peru	1998
Russia	1998
Vietnam	1998
Mongolia	2013

AFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area) adalah perjanjian yang dibuat olehPersatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk pengeluaran tempatan semua negara-negara yang terlibat.

Ketika perjanjian AFTA ditandatangani secara rasmi, ASEAN memiliki enam buah negara anggota iaitu, Brunei, Indonesia,Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Vietnam bergabung pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997 dan Kemboja(Kampuchea) pada 1999. AFTA sekarang terdiri dari sepuluh buah negara ASEAN. Keempat-empat buah negara-negara anggota baru tersebut diwajibkan menandatangani perjanjian AFTA untuk menyertai ASEAN. Namun begitu, kelonggaran waktu telah diberi untuk memenuhi kewajiban pengurangan tarif AFTA.

 ACFTA/CAFTA adalah Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN–Tiongkok (bahasa Inggris: ASEAN–China Free Trade Area, ACFTA), adalah suatu kawasan perdagangan bebas di antara anggota-anggota ASEAN dan Tiongkok. Kerangka kerjasama kesepakatan ini ditandatangani di Phnom Penh, Cambodia, 4 November 2002, dan ditujukan bagi pembentukan kawasan perdagangan bebas pada tahun 2010,tepatnya 1 Januari 2010. Setelah pembentukannya ini ia menjadi kawasan perdagangan bebas terbesar sedunia dalam ukuran jumlah penduduk dan ketiga terbesar dalam ukuran volume perdagangan, setelahKawasan Perekonomian Eropa dan NAFTA. 

Negara-negara peserta :

Bendera	Negara	Ibukota	Luas(km2)	Populasi (2008, kecuali ada catatan)	GDP (nominal) (milyar USD, 2008,IMF)	Mata uang	Bahasa resmi
	Brunei Darussalam	Bandar Seri Begawan	5.765	490.000	19,7	dolar	bahasa Melayu
	Myanmar	Naypyidaw	676.578	50.020.000	26,2	kyat	bahasa Burma
	Kamboja	Phnom Penh	181.035	13.388.910	11,3	riel	bahasa Khmer
	Indonesia	Jakarta	1.904.569	230.130.000	511,8	rupiah	bahasa Indonesia
	Laos	Vientiane	236,800	6.320.000	5,4	kip	bahasa Laos
	Malaysia	Kuala Lumpur	329.847	28.200.000	221,6	ringgit	bahasa Melayu (Malaysia)
	Filipina	Manila	300,000	92.226.600 (2007)	166,9	peso	bahasa Filipina, bahasa Inggris
	Singapura	Singapura	707.1	4,839,400 (2007)	181.9	dolar	bahasa Melayu, bahasa Mandarin (Huayu), bahasa Inggris,bahasa Tamil
	Thailand	Bangkok	513.115	63.389.730 (2003)	273,3	baht	Thai
	Vietnam	Hanoi	331.690	88.069.000	89,8	đồng	bahasa Vietnam
	Republik Rakyat Tiongkok	Beijing	9.640.821	1.338.612.968 (2009)	4.327,4	renminbi	bahasa Mandarin (Putonghua)

A. Hambatan External ( Hambatan yg ada di Luar Negeri ):

1.    Masalah Kepercayaan

2.    Hubungan Bilateral 2 Negara.

3.    Keanggotaan Organisasi Internasional

4.    Freight (ongkos Angkut)

B. Hambatan Internal ( Hambatan yg ada di dalam Negeri ):

1.    SYARAT PERSYARATAN MENJADI PELAKU PERDAGANGAN INTERNASIONAL/EXIM.

2.    PENGETAHUAN MENJADI PELAKU PERDAGANGAN INTERNASIONAL/EXIM.

3.    MENGKLASIFIKASIKAN BARANG YG DIPERDAGANGKAN.

4.    MENGEMAS BARANG DALAM PERDAGANGAN INTERNASONAL/ EXIM.

Tentang Badan Pengembangan Ekspor nasional (BPEN)

Sejak berdirinya LPEN (Lembaga Pengembangan Ekspor Nasional) tahun 1971 yang kemudian di sempurnakan menjadi Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) pada tahun 1974, diberi tugas khusus menangani pengembangan ekspor non migas.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan NO: 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan bahwa Badan pengembangan Ekspor nasional, selanjutnya disebutBPEN adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Departemen Perdagangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.
BPEN memiliki tugas melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan dibidang pengembangan ekspor. Dalam melaksanakan tugasnya, BPEN menyelenggarakan fungsi : 
1. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen dibidang pengembangan ekspor nasional; 
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan ekspor nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur dibidang pengembangan ekspor nasional; 
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pengembangan ekspor nasional; 
5. Pelaksanaan administrasi Badan

IGLOO/CONTAINER :

1.    DRY CONT

2.    OPEN TOP CONT

3.    FLAT TRACK CONT

4.    REFEER CONT

5.    ISO TANK CONT

PHERISABLE GOODS/CARGO